Berburu Guru Honorer Berserikat Pendidik

Fenomena baru 

“Apakah dia sudah berserdik?”, tanya seorang kepala sekolah. 

Ya, tahukah Anda, ada sebuah fenomena baru dalam dunia rekrutmen guru di Sekolah-Sekolah Negeri juga swasta ? 

Nama fenomena itu adalah , “Berburu Guru Honorer Berserdik”.

——

Jika dulu kepala sekolah pusing tujuh keliling saat kekurangan guru karena harus memutar otak membagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar honorer, kini masalah itu bisa diselesaikan dengan gampang. 

Caranya, dengan mencari target buruan : yaitu Guru Honorer Berserdik (Bersertifikat Pendidik).

Fenomena ini bukan sekadar soal mencari guru yang kompeten secara formal, melainkan sebuah strategi bertahan hidup untuk menghemat anggaran dana BOS sekolah agar tak habis untuk bayar honor guru. 

Ya, Alasan utama sekolah negeri maupun swasta mengincar guru honorer berserdik hanya satu : Efisiensi Anggaran.

Secara regulasi, guru honorer yang memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 2.000.000 per bulan dari pemerintah. 

Namun, ada aturan main yang ketat: jika mereka sudah menerima tunjangan tersebut, mereka tidak diperbolehkan lagi menerima honor dari dana BOS.

Bagi sekolah, regulasi ini adalah macam "durian runtuh". 

Dengan merekrut guru honorer berserdik, sekolah mendapatkan tenaga baru tanpa harus mengeluarkan sepeser pun uang dari dana BOS.

 

Anggaran honorarium yang tadinya tersedot untuk membayar guru honorer, bisa dialihkan sepenuhnya untuk hal lain 

Jadi Guru berserdik adalah solusi Zero Cost bagi manajemen sekolah.

Bak simbiosis mutualisme.

Perburuan ini pun disambut baik oleh para guru honorer yang sedang terlunta-lunta. 

Biasanya, mereka adalah para guru dari sekolah swasta atau sekolah negeri lain yang mengalami penumpukan guru.

Yaitu mereka yang kehilangan jam mengajar ketika sekolahnya kedatangan guru ASN baru atau guru baru dari keluarga pemilik yayasan. 

Sehingga Tunjangan 2 juta rupiah yang menjadi napas dapur mereka hangus karena gagal mendapatkan syarat beban mengajar minimum akibat digusur oleh ASN ataupun guru orang dalam yayasan 

Atau mereka dari sekolah swasta yang sudah ngebet menjadi ASN. Sehingga harus mencari sekolah negeri sebagai pelabuhan agar dirinya terdata di BKN. 

Situasi inilah yang memunculkan simbiosis mutualisme antara guru honorer berserdik dengan sekolah negeri ataupun swasta. 

Para guru tersebut membawa tenaga dan Serdiknya ke sekolah yang kekurangan guru, lalu sekolah itu memberikan jaminan jam mengajar sebagai wadah agar tunjangan mereka tetap cair. 

Sekolah menyelamatkan dapur mereka, dan mereka menyelamatkan anggaran sekolah. 

Hubungan yang sempurna!

Namun, di balik solusi efisiensi maha keren ini, rupanya ada pihak yang dikorbankan dalam diam : yaitu Guru honorer yang belum berserdik dan para lulusan baru (fresh graduate).

Saat ini, guru honorer non-serdik mulai diacuhkan. Kehadiran mereka dianggap sebagai "beban" bagi dana BOS. 

Sehingga Dalam setiap momen penempatan guru honor di sekolah, guru honorer yang belum berserdik akan langsung tersingkir oleh mereka yang sudah punya sertifikat.

Bukan karena kalah pintar, tapi karena non-serdik "berbayar", sedangkan yang berserdik "gratis".

Ini menciptakan kasta baru di ruang guru. Guru muda yang baru lulus dan penuh semangat harus gigit jari karena pintu sekolah negeri juga swasta tertutup rapat akibat manajemen yang pragmatis. Jalur kaderisasi guru pun terancam putus.

Berburu Guru Honorer Berserdik, pada akhirnya menjadi potret betapa rapuhnya tata kelola pendidikan kita. 

Sekolah negeri maupun swasta yang seharusnya menjadi institusi pendidikan yang idealis, kini dipaksa berpikir layaknya manajer proyek yang terjepit anggaran.

Kita harus bertanya pada diri sendiri: Apakah kita sedang membangun kualitas pendidikan, atau hanya sedang menambal lubang anggaran dengan memanfaatkan nasib guru honorer yang mengejar jam tayang? 

Jika tren ini terus berlanjut, sekolah negeri maupun swasta mungkin akan penuh dengan guru-guru hebat bersertifikat pendidik namun dibangun di atas pengabaian terhadap generasi muda yang baru ingin memulai pengabdian.

Lalu timbul pertanyaan:

Jika sekolah negeri yang guru ASN, PPPK, atau pun honorer yang tidak diambil dari dana BOS...

Lalu uang dana BOS buat apa, larinya kemana kalau semua sudah tidak buat bayar tenaga guru?